Portalmilter
- Sukabumi,-Ratusan massa tergabung dalam Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP)
berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/05/2023). Mereka
mendesak wakil rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran Dinas
Kesehatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Sebab di dua instansi
tersebut diduga ada oknum-oknum ASN yang bermain proyek.
Aspirasi
yang mereka sampaikan didengarkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi
Yudha Sukmagara, Ketua Komisi IV Hera Iskandar, dan anggota Fraksi PKB Dadan
Hasanudin.
Massa
akhirnya diajak masuk ke ruangan Badan Musyawarah (Bamus) untuk beraudiensi
dengan perwakilan dinas dan anggota DPRD.
“Bapak-bapak
wakil rakyat dimohon mengawasi oknum ASN di dua organisasi perangkat daerah
baik Kepala Bidang maupun level paling bawah. Di lapangan kami menemukan banyak
oknum diduga kuat suka memainkan mata anggaran di APBD, mereka terindikasi
bermain proyek,” tuding koordinator aksi, Friady Mahyuzar.
Dia
meminta kepala perangkat daerah yang disebutkan agar menindak tegas anak
buahnya yang terindikasi bermain proyek. Namun, Friady merasa kecewa lantaran
kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata tidak hadir pada sesi audiensi.
“Tidak
etislah masa kepala dinas tidak hadir, hanya mendelegasikan kepada anak
buahnya. Kita hargai upaya DPRD yang akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP)
dengan perangkat daerah terkait besok. Tentu saya akan hadir karena diundang.
Kita buka secara terang benderang semua kasus yang ada di dua perangkat daerah
tersebut,” ungkapnya.
Friady
mengancam akan membuat laporan ke Kejagung RI terkait kasus-kasus di Dinas Kesehatan
dan Dinas Pariwisata apabila Kepala Dinasnya tidak hadir dalam RDP yang sudah
diagendakan oleh DPRD.
“Ini
langkah terakhir kami. Pembangunan di Kabupaten Sukabumi itu harus sesuai
harapan masyarakat, bukan kemauan atau selera para pejabat tertentu,” tegasnya.
Ketua
DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, menyatakan, audiensi bersama massa
FPP belum menghasilkan sebuah solusi. Bahkan, mereka kecewa karena kepala dinas
yang bersangkutan tidak hadir.
“Jadi
audiensi hari ini kita tunda. Kalau dilanjutkan khawatir terjadi perdebatan
yang kurang elok, harusnya kepala dinas terkait yang menjawab keinginan massa
FPP ini. Kita sepakati besok ada RDP. Anggota DPRD semua hadir, karena kami
ingin tahu isu apa yang akan diangkat FPP nanti,” tandasnya.
(Sopandi)