Portalmiliter | Sukabumi,-Menanggapi kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga kerja honorer anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi angkat bicara.
Menurut Badri, dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan honorer ini menjadi kendala serius buat pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Sukabumi, karena memang persentasi antara PNS dan Honorer sekarang sudah mulai berbanding.
"Bayangkan setiap tahun PNS ini masa pensiunnya terus berjalan dan tiap tahunnya tidak sedikit puluhan orang atau ratusan orang masa jabatannya habis atau pensiun,” ungkapnya, Jumat (17/6/22).
Dijelaskan Badri, tentunya yang melanjutkan bekerja dari honorer honorer yang sudah ada seperti halnya di sekolah ataupun instansi lainnya.
“Bayangkan dalam satu sekolah, ada satu PNS kemudian guru lainnya honorer, jadi tidak seimbang, ini sangat menyulitkan langkah kinerja program dan anggaran untuk pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Sukabumi,” terangnya.
"Namun begitu DPRD belum bisa memastikan langkah langkahnya karena menunggu aturan yang berlaku, ataupun aturan yang sudah pastinya,"lanjutnya.
“Karena memang walaupun pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan itu tentu harus ada solusi yang diambil, nah arahan solusinya belum ada, sehingga kami menunggu tentang hal itu,” terangnya.
“Kalau memang ini dihapuskan, pemerintah pusat harus melakukan satu langkah solusi diantaranya mengangkat tenaga honor ini menjadi ASN atau menjadi P3K atau dengan bentuk yang lain sehingga status kerjanya jelas,” paparnya.
"Langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah pusat itu, dimungkinkan akan diikuti pemerintah daerah jika aturan tersebut sudah jelas"imbuhnya.
"Pak Bupati menyampaikan seperti itu, ya tentu ini sangat mendasar karena memang kenyataannya di Kabupaten sukabumi tenaga honor ini bukan sedikit, dari mulai dari instansi-instansi terkait sangat banyak dari mulai administrasi, keuangan pelayanan dan termasuk tenaga kesehatannya dan guru ini sangat banyak ini tentu akan menyulitkan buat kinerja di pemerintahan,” pungkasnya.
( Iyan Safta )
