• Jelajahi

    Copyright © PORTALMILITER.COM | BERITA INDONESIA TERKINI, BERITA HARI INI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    DPR Dukung Kapolri Bantu Supir Taksi dan Angkutan Barang

    Selayar Pos
    Kamis, 16 April 2020, 19:28 WIB Last Updated 2020-04-16T12:28:42Z

    SELAYAR POS ■ Anggota Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI Nasir Djamil mendukung sepenuhnya upaya Kapolri melalui Kakorlantas Polri untuk membantu para supir taksi dan angkutan barang yang saat ini mengalami penurunan  penghasilan akibat  pandemi virus  corona.

    Upaya ini, menurutnya, adalah bukti nyata bahwa Polri bersama rakyat dan tentu untuk membantu Pemerintah.

    "Kami tentu apresiasi langkah perlindungan terhadap para supir taksi dan angkutan barang yang saat ini sangat terpukul akibat penghasilannya menurun," ujar Nasir Djamil melalui siaran pers kepada media, Kamis (16/4).

    Menurut Nasir, inisiatif Kapolri yang nantinya akan dijalankan oleh Korlantas Polri itu, diharapkan mampu menjangkau para supir taksi  dan angkutan barang yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang.

    Karena itu kecermatan dan validasi data sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

    "Harapan kami agar program ini bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia," ujarnya. 

    Dikatakannya, dalam rapat virtual Komisi III DPR RI bersama Kapolri beberapa waktu lalu, pihaknya telah meminta  agar  institusi Polri ikut serta mengurangi beban Pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona. Karena itu, Polri perlu memikirkan refocusing anggaran.

    Akhirnya, lanjut Nasir, pihaknya mendapat informasi bahwa ada program Keselamatan Lalu lintas dan kemampuan lainnya kepada supir taxi dan angkutan barang (by name by adress yang belum dapat bantuan dari Pemerintah).

    Program ini dikemas dalam bentuk pendidikan lalulintas secara on line, dimana setiap yang ikut akan mendapat bantuan dana yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    "Program ini bersumber dari anggaran hasil refocusing dan kegiatan Polri. Yang penting pelaksanaanya harus kridibel dan akuntabel," ujar politisi PKS itu. (MI/R)

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terbaru