SELAYARPOS.COM ■ Saat menjadi capres pada Pemilu 2019, Prabowo pernah mengkritik minimnya dana pertahanan Indonesia. Setelah ditunjuk sebagai menteri pertahanan, ketua umum Partai Gerindra itu pun dituntut merumuskan kebijakan pertahanan dengan dana yang ada.
Dia lantas menyatakan bahwa pertahanan harus dilihat sebagai sebuah investasi dan tidak boleh bergantung pada besaran anggaran.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR kemarin (11/11). Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan rumusan arah kebijakan pertahanan Indonesia ke depan.
”Indonesia harus menjadi negara kuat. Dengan biaya berapa pun, Indonesia harus kuat. Jika tidak, kita akan diinjak-injak bangsa lain,” ujarnya.
Bagaimana mewujudkannya? Prabowo lantas menyampaikan konsep pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata). Doktrin hankamrata, papar dia, harus dihidupkan lagi. Pertahanan rakyat semesta dinilai ampuh menjaga kedaulatan bangsa.
"Pertahanan kita harus mendasarkan pada pertahanan rakyat semesta. Ini sesuai dengan filosofi dan sejarah bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Dengan konsep tersebut, Prabowo menilai Indonesia menjadi negara yang kuat. Mungkin saat ini, kata dia, Indonesia belum mampu mengalahkan bangsa lain dari sisi kecanggihan teknologi pertahanan. Namun, dengan pertahanan rakyat semesta, Indonesia tidak mungkin bisa diduduki negara lain. Sebab, seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara.
“Kalau terpaksa sekali kita perang, yang kita gunakan adalah perang rakyat semesta. The concept of total people war,” tegas mantan Danjen Kopassus itu.
Menurut dia, TNI akan tetap menjadi kekuatan komponen utama. Namun, ke depan Kemenhan juga membentuk komponen cadangan serta komponen pendukung. Komponen cadangan bisa berasal dari golongan terdidik. Mulai mahasiswa, mereka yang berpendidikan S-3, S-2, dan S-1.
Komponen pendukung, lanjut Prabowo, bisa berasal dari sektor petani, nelayan, swasta, akademisi, ormas, dan parpol. "Ini menjadi komponen pendukung pertahanan Indonesia," katanya.
Indonesia, papar Prabowo, tetap akan menganut pertahanan defensif. Bukan pertahanan ofensif. Dengan konsep tersebut, Indonesia tidak akan mengganggu bangsa lain. "Namun, tidak akan membiarkan wilayah kita diganggu sejengkal pun,” tegasnya.
Sementara itu, DPR menyampaikan sejumlah pandangan dan saran kepada Prabowo. Anggota Komisi I DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, Kemenhan harus memberikan perhatian lebih pada pasukan TNI yang sedang bertugas di daerah operasi dan wilayah terluar. Khususnya yang tengah bertugas di wilayah Papua.
"Kami baru saja kembali dari Papua. Dengan medan tugas yang sulit, kesejahteraan mereka harus ditingkatkan,” imbuh Lodewijk. (sumber: jpnn)
