SELAYARPOS.COM ■ Sejumlah laporan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kepulauan Selayar telah masuk ranah hukum.
Setidaknya ada 2 perkara saat ini masih dalam tahap sidik dan pemeriksaan saksi-saksi, dimana dalam dugaan kasus korupsi dana desa ini, melibatkan 2 nama oknum kepala desa.
Pihak berwajib dalam waktu dekat ini akan segera melaksanakan proses gelar perkara.
Demikian hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar, Iptu. Arham Gusdiar, kepada awak media, Sabtu (14/9).
Sejauh ini, Polisi belum menyebut nama-nama yang diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka dalam dugaan kasus ini, mengingat ada beberapa orang lagi yang harus dimintai keterangan.
"Untuk dua kasus dugaan penyimpangan dana desa ini, kita akan gelar perkara dulu untuk bisa menetapkan tersangka, dan kemungkinan besar akan ada dua tersangka oknum kepala desa, kita lihat nanti setelah gelar perkara, apakah masih ada tambahan calon tersangka, kita tunggu proses sidik yang saat sementara sedang berjalan," imbuhnya.
Laporan Polisi dugaan tindak pidana lainnya yang menyeret nama oknum kepala desa dan perangkat juga ada, "Kita masih terus dalami," katanya.
Sementara dalam proses penyelidikan, diantaranya adalah laporan dugaan pemalsuan tanda tangan, yang dilaporkan oleh Ketua dan Anggota BPD, dan ada juga laporan kasus yang menyeret nama-nama oknum kades, namun sabarlah, semua harus dilakukan secara adil, cermat dan fakta dan berimbang, agar tidak ada yang dirugikan, nantilah kita sampaikan secara detil kalau sudah rampung proses lidik dan sidiknya, jelas Kasat reskrim, Iptu Arham.
Saat ini, pihaknya meminta dukungan moril semua pihak di Selayar agar apa yang ditangani oleh pihak Kepolisian dapat segera diselesaikan dan nanti kita akan ekspose. Demikian Kasat Reskrim.
■ Media Selayar Group
